Rencana dari putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman yang berencana untuk mengakuisisi kepemilikkan salah satu klub asal Premier League, Newcastle United menuai kontra dari beberapa pihak. Setelah salah satu organisai Hak Asasi Manusia dari Amnesti International, jaringan Tv berbayar Bein Sport memberitakan pemberitaan yang sama yaitu tentang penolakan.
CEO dari beIN, Yousef Al-Obaidly sudah mengirimkan sebuah surat kepada pihak manajemen Newcastel United dan pihak Premier League. Dirinya meminta kepada keduabelah pihak untuk mempertimbangkannya kembali tentang sikap pemerintahan Arab Saudi. Dirinya berpendapat bahwa mereka seakan menutup mata tentang pembajakan tayangan Liga Inggris yang dilakukan oleh sebuah stasiun TV disana.
Dilansir oleh media Marca, Al-Obaidly mengungkapkan, “Mengingat sikap pemerintahan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir yang sudah memfasilitasi sebuah pembajakan tayangan ajang Premier League dan memotong pendapatan yang dihasilkan olej klub melalui dukungan pemerintahan terhadap siaran yang dilakukan BeoutQ”,
“Saya menyarankan kepada anda untuk tidak secara benar menanyakkan perihal ini dan meminta pihak manajemen Premier League untuk melakukan tindakan yang sama”, tutur Al-Obaidly
Selain itu, CEO BeIN ini juga meminta kepada pihak penyelenggara Liga Premier untuk segera menyelidiki secara detail mengenai calon pembeli Newcastel United, termasuk didalamnya direktur, petugas, dan para perwakilan lainnya yang terlibat dari KSA PIF atau entitas Arab Saudi lainnya serta memerika pembiayaan untuk mengakuisisi.
“Tampaknya terdapat beberapa alasan mengapa penyelidikan tersebut dilakukan seperti yang dminta oleh pihak lain. Namun ada sebuah permintaan yang kami rasakan itu murni didasarkan oleh pembajakan yang telah dilakukan oleh pihak Arab Saudi dimasa lalu dan untuk saat ini didasari oleh hak kekayaaan intelektual klub dan anggotanya”, tulis Al Obaidly disuratnya.
Selain itu, sikap yang sama pun ditunjukkan oleh Amnesty International. Media tersebut menyoroti pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Mereka menganggap bahwa pemberitaan yang mereka sebarakan selama ini hanyalah sebagai pencitraan untuk meningkatkan pamor.